Ir. Djuanda (1911 – 1963)

Kabinet Kerja I (10-07-1959 s/d 18-02-1960)

Kabinet Kerja II (18-02-1960 s/d 06-03-1962)

Nama Menteri Keuangan Djuanda diabadikan pada jalan utama Jakarta Pusat. Popularitasnya yang mengiring tindakan-tindakannya, termasuk yang tidak popular sekalipun. Seperti ketika memutuskan ‘pengebirian’ uang di tahun 1959

                Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah di Hogere Burger School, ia memasuki Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoge School) di Bandung. Sempat pula mengajar di AMS Muhammadiyah dan Sekolah Guru di Jakarta. Kegiatan sampingannya adalah ikut melestarikan kebudayaan Sunda melalui Paguyuban Pasundan.

                Karir dimulai selepas menjabat direktur Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Setelah mengabdi pada kantor Jawatan Pengairan Jawa Barat di Jakarta, ia dipindahkan ke Bandung segera setelah Jepang menyerah. Tugas yang tidak ringan dari pemerintah adalah mengurus Jawatan Kereta Api, karena nyaris semua sarana perkeretaapian di rampas Jepang. Di bulan Maret 1946, Perdana Sutan Sjahrir mempercayakan jabatan Menteri Muda Perhubungan. Baru berturut-turut sebagai Menteri Negara Perhubungan, Menteri Kemakmuran, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Urusan Perencanaan, Menteri Keuangan (ad interim) dan Perdana Menteri. Alhasil, tak kurang satu kali Pejabat Presiden pernah didudukinya.

                Dalam masa kabinet Djuanda atau yang dikenal sebagai Kabinet Karya Pertama (9 April 1957 – 10 Juli 1959) terjadi beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu terjadi pergolakan di daerah karena adanya rasa tidak puas terhadap kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagian daerah berpendapat bahwa Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh golongan komunis. Adanya perasaan tidak puas ini menyulut lahirnya gerakan-gerakan kedaerahan, seperti PRRI di Sumatera dan Pemesta di Sulawesi. Timbulnya gerakan-gerakan tersebut di awali dengan berdirinya Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Salah satu keputusan besar Djuanda adalah ketika menolak ultimatum PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) agar dia meletakan jabatan Perdana Menteri pada kabinet Karya Pertama dan mengembalikan mandat ke tangan Presiden. Akibatnya, operasi militer dilancarkan.

                Kontroversi yang kemudian juga di alami adalah ketika Presiden Soekarno menunjuk dirinya (Ir. Soekarno) sebagai warganegara Indonesia menjadi Perdana Menteri, sekaligus membentuk Kabinet Kerja I. di sini Ir. Djuanda menjabat Menteri Pertama (setingkat di bawah Pedana menteri). Pada masa inilah kebijaksanaan ‘pengebirian’ uang dilakukan.

Lembaran uang pecahan di atas Rp. 100,00 di nilai sepersepuluh nilai awalnya. Lembaran Rp. 1000,00 menjadi Rp. 10,00 dan Rp.500,00 menjadi Rp.50,00.

Bintang jasa yang pernah di anugerahkan kepadanya antara lain Bintang Bhayangkara RI II, beberapa satya lencana, gelar pahlawan kemerdekaaan nasional dan penghargaan dari pemerintah Kamboja, Uni Soviet, Thailand dan Yugoslavia.

Sumber: Depertemen Keuangan Republik Indonesia “Album Rupiah Di Tengah Rentah Sejarah 45 Tahun ORI” Tahun 1991

Silakan kritik dan saran tuk melengkapi artikel ini.