jasa muat barang dengan pick up di kota kupang: Sejarah Gedung Kantor Pusat Depeertemen Keuangan

Kamis, 14 Maret 2013

Sejarah Gedung Kantor Pusat Depeertemen Keuangan

Dari Istana Belanda ke Kantor Republik

Salah satu saksi sejarah yang kini tetap berperan dalam mengelola keuangan negara di Indonesia adalah Gedung Induk Kantor Pusat Depertemen Keuangan yang teletak di Jl. Lapangan Banten Timur No. 2-4, Jakarta Pusat.

Pada gedung tersebut terdapat prasasti bertuliskan “M DCCC IX Condidit Daendels Erexit Du BUS”.

Gedung ini semula memang dipersiapkan untuk istana Gubernur Jenderal Daendels. Pada masa itu kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda masih berpusat di muara kali Ciliwung, yaitu di sekitar pasar ikan, Jakarta Kota sekarang. Daerah ini pada waktu itu telah diakui sebagai daerah yang tidak sehat dan tidak memberikan kenyamanan kepada para petugas-petugas pemerintah. Sesudah mengambil alih pimpinan pemerintahan dari A. H. Wiese pada tanggal 14 Januari 1808, Daendels memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke suatu tempat yang dianggap lebih baik, yaitu ke daerah disekitar Lapangan Banten dan Lapangan Merdeka. Didaerah tersebut direncanakan sekaligus dibangun istana Gubernur Jenderal dan perumahan pegawai. Di kemudian hari daerah itu dikenal dengan nama ‘Weltevreden’.

Putusan untuk membangun istana sebagai tempat kediaman Gubernur Jenderal diambil pada tanggal 7 Maret 1809, sedangkan perintah pelaksanaannya dikeluarkan pada tanggal 28 Maret1809. Rencana pembangunannya dipercayakan kepada Letnan Kolonel J.C. Schultze. Namun sampai akhir jabatan Deandels dalam tahun 1811 baru sebagian gedung induk dan sayap selesai dibangun. Karena itu istana yang semula diperuntukan sebagai kediaman Gubernur Jenderal tidak pernah di tempati Deandels. Begitu pula pengganti Gubernur Jenderal Janssens yang hanya bertugas sebentar pada tahun 1811, tidak empat melanjutkan pembangunan gedung itu. Pada masa pendudukan Hindia-Belanda oleh Inggris atau “Het Engelsche Tusschen Bestur” dari tahun 1811 – 1816 pembangunan gedung itu tetap terbengkelai. Begitu pula sesudah kekuasaan atas koloni Hindia-Belanda berpindah kembali dari Inggris kepada Belanda tahun 1816, Gubernur jenderal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen juga tidak melanjutkan pembangunan gedung itu.

Baru setelah Du Bus (Leonard Piere Joseph Burgraaf Du Bus deGisignies) memegang kekuasaan pada 1926 dikeluarkan perintah untuk melanjutkan pembangunan gedung itu. Namun peruntukan gedung bukan lagi sebagai kediaman Gubernur Jenderal, melainkan tempat penampungan kantor-kantor pemerintah yang pada waktu itu masih berpusat di Gaanderijenburg. Pembangunan gedung itu sendiri baru selesai pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1929 dibelakang gedung itu dibangun Taman Bunga yang dengan Resolutie tanggal 17 April 1829 di beri nama “Tuin Du Bus”

Pada masa pendudukan Jepang semula gedung milik bekas pemerintah colonial Belanda beralih kepada pemerintah pendudukan jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, pegawai-pegawaimuda kementerian Keuangan bergabung dengan Gerakan Pegawai angkatan Muda (GPAM) yang bermarkas dib alai Kota Jakarta dan berperan sebagai penghubung antara walikota Jakarta dan Kementerian Keuangan. Menjelang rapat raksasa menyambut Proklamasi Kemerdekaan di Lapangan Ikada, pada tanggal 17 September 1945 para pegawai muda Kementerian Keuangan di dorong tekad lebih baik mati daripada kembali dijajah melakukan aksi mendebarkan hati menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di atas gedung Kementerian Keuangan di saksikan oleh para pegawai senior bangsa Indonesia dengan penuh haru. Bersamaan dengan penurunan bendera Jepang, para pegawai Kementerien Keuangan berkebangsaan Jepang diminta untuk meninggalkan tempat kerja mereka dan selanjutnya oleh para pegawai muda ditempatkan ke gedung ‘Gunseikanbu’ (sekarang gedung Pertamina). Sehingga pada saat Sekutu mendarat, gedung tersebut telah menjadi milik pemerintah Republik Indonesia dan dikemudian hari lebih dikenal dengan namaGedung Induk Kantor Pusat Depertemen Keuangan.