Drs. Fransiskus Xaverius Seda

Kabinet Ampera I (25-07-1966 s/d 17-10-1967)

Kabinet Ampera II (11-10-1967 s/d 06-06-1968)

Pemrakarsa dan pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya ini pernah memegang empat kementerian berturut-turut dalam kabinet RI.

Pada tahun 1964 ditunjuk Bung Karno menjadi Menteri Perkebunan RI (1964 – 1966) dan Menteri Pertanian RI (1966). Pada tahun 1966 sampai dengan 1968 menjadi Menteri Keuangan RI setelah menjabat sebagai Tim Penasihat Ekonomi Presiden. Kemudian dalam masa Kabinet Pembangunan I di angkat sebagai Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973). Beberapa jabatan lain yang pernah di pegang adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Katolik, Duta Besar RI di Belgia dan Laxemburg, Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Ekonomi Eropa dan Anggota Dewan Petimbangan Agung. Di samping itu Frans Seda di kenal pula sebagai tokoh gereja, pengamat ekonomi dan politik, usahawan serta pelopor dalam dunia pendidikan.

Lahir di Lekebai, Sikka, Flores pad tanggal 4 Oktober 1926, anak Paulus Setu Seda yang di samping menjadi guru SD menjabat sebagai Kepala Desa. Latar belakangna dari keluarga berkecukupan dan terpandang, tidak membuatnya canggung bekerja sebagai tukang rumput, pemerah susu pad asebuah peternakan di lereng Gunung Merapai, loper susu dan penagih rekening. Tahun 1956  berhasil meraih gelar sarjana ekonomi pada Katholieke Economisce Hogeschool, Tilburg, Nederland. Salah seorang pendiri Aksi Dana Flores (bantuan untuk menanggulangi kelaparan di flores) ini menikah dengan Johana Maria Pattinaya, gadis kelahiran Malang, Jawa timur dan di karuniai dua orang anak. Frans Seda sendir adalah anak sulung dari delapan bersaudara.

Pada pertengahan 1980, ketika Pancasila ramai dibicarakan, Seda mengungkapkan bahwa pelanggaran etik dan moral, korupsi, dan penyalagunaan wewenang memiliki pengaruh sama bahayanya dengan usaha-usaha dari luar yang berusaha mengganti Pancasila.

‘Prestasi’ yang pernah dicatat dalam masa ajabatan Frans Seda adalah menurunkan laju inflasi pada tahun 1967 jauh lebih rendah di bandingkan dengan tahun 1966, yaitu 120% pada tahun 1967 dan 650% pada tahun 1966, tetapi masih merupakan angka yang tinggi dan secara objektif merupakan faktor pendorong kecenderungan kenaikan harga.

Disamping itu terjadi pula kegonjangan sebagai akibat kurang berhasilnya panen, devaluasi Poundsterling pada bulan November 1966, peningkatan harga pada hari-hari lebaran, natal, tahun baru dan adanya kekuatiran terhadap penurunan kembali nilai uang rupiah dengan mengeluarkan mata uang seri Soedirman untuk menggantikan seri Soekarno.

Untuk menanggulangi keadaan tersebut diambil kebijaksanaan khususnya dalam jangka pendek untuk mengatasi masalah kekurangan beras, memperbesar impor beras dan bahan-bahan pengganti beras, memperbesar persediaan pasaran dan melancarkan distribusi serta arus beras antar daerah.

Sedangkan kebijaksanaan jangka panjang di tunjuk untuk meningkatkan produksi beras dan pengarahan impor serta perencanaan-perencanaan di bidang ekonomi dan keuangan. Itulah sebagian masalah masa jabatan Frans Seda.

Pada tanggal 15 Juli 1968 ia termasuk dalam tim Ekonomi Presiden yang bertugas mengikuti perkembangan ekonomi dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan mengenai masalah ekonomi kepada Presiden. Tim itu terdiri Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr.Soemitro Djojokusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Dr. emil Salim, Dr. Subroto, dan Drs. Frans Seda.

Ketika pemerintah melakukan devaluasi 15 November 1978, Frans Seda menganalisisnya dari pendekatan pihak-pihak yang beradu kepentingan. Di satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan, dan dilain pihak adalah masyarakat luas yang menanggung akibat kebijaksanaan kenop itu. “Para pedagang mendasarkan tindakan pada psikologis dan para pejabat (Pemerintah) berpegang pada logika. Keduanya tidak boleh saling berkonfrontasi, melainkan di dikaitkan dan di baurkan” Karena perbedaan pendekatan yang digunakan, sering dimaksud kebijaksanaan pemerintah tidak terwujud dilapangan, baik sebagian atau seluruhnya. Contoh adalah devaluasi November 1978 1978, masyarakat yang panik dan kecewa lebih menaruh kepercayaan kepada desas-desus daripada kepada himbauan pemerintah untuk tetap tenang dan rasional.

Pemerintah dianggap terlalu banyak berapologitik mengenai alasan diadakannya devaluasi dan pengambangan rupiah, padahal masyarakat telah maklum dan percaya maksud baik pemerintah. Yang lebih diperlukan adalah penjelasan atas jalan serta kemana arah ekonomi rakyat akan dibawa.

Peringatannya kepada pemerintah tidak berhenti sampai disitu, ‘pemegang patungan’ daripada sebagai ‘solidarity maker’ yang mampu meredam kepanikan dan menumbuh rasa senasib dan sepenanggungan di masyarakat luas pada masa ekonomi dilanda krisis.

Ia juga menyinggung ekonomi biaya tinggi produksi Indonesia yang disebabkan relative mahalnya servis pemerintah, baik birokrasi, maupun unit-unit usahanya, yang meliputi tarif dan non tarif, prosedur, inefiensi dan terutama karena sifat monopoli jasa-jasa unit pemerintah.

Sumber: Depertemen Keuangan Republik Indonesia “Album Rupiah Di Tengah Rentah Sejarah 45 Tahun ORI” Tahun 1991

Silakan kritik dan saran tuk melengkapi artikel ini. 

Prof. Dr. Ali Wardhana

Kabinet Pembangunan I (06-06-1968 s/d 28-03-1973)

Kabinet Pembangunan II (28-03-1973 s/d 29-03-1978)

Kabinet Pembangunan III (29-03-1978 s/d 19-03-1983)

                Selain dikenal sebagai Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Indonesia yaitu selama 15 tahun, Ali Wardhana dikenal pula sebagai olaragawan yang cukup potensial. Beberapa kejuaraan pernah dimenangkan antara lain tenis untuk ganda putera yang diselenggarakan Sekretariat Negara dan juara pertandingan bowling antar klub Bank dan Depertemen Keuangan.

                Lahir di Solo, 6 Mei 1928 dari pasangan Sunda-Jawa, Ali adalah sulung dari tiga bersaudara. Selepas dari fakultas ekonomi UI, Ali Wardhana mengambil gelar MA pada University of California, Berkeley, dilanjutkan dengan meraih gelar doctor (Pn.D) di bidang ekonomi di University of Calofornia, Berkeley, Ameerika serikatsetelah mempertahankan disertasi berjudul “Monetary Policy in an underdeveloped Economy : with Special Reference to Indonesia.” (1962). Setibanya di Indonesia, ia menjadi Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI dan sempat menjabat dekan fakultas yang sama selama dua periode jabatan selanjutnya.

                Ali yang selalu bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah, semasa menjabat Menteri Keuangan, sering mengadakan inspeksi mendadak dan berhasil meringkus beberapa oknum pelaku korupsi dan penyelundupan.

                Pendapat Ali sempat berpengaruh perekonomian Indonesia yaitu ketika pada tahun 1983, beliau berpendapat bahwa turunya kurs rupiah akan membawa pengaruh positif terhadap para pengusaha, khususnya di bidang ekspor, karena pengusaha akan menerima jumlah rupiah yang lebh banyak untuk jumlah barang yang sama sehingga diharapkan dapat menutup ongkos dalam negeri yang naik karena inflasi.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terlama ini ternyata masih sempat menyisiksan waktu untuk kegemarannya mengumpulkan perangko, beternak ayam dan berkebun di tengah kesibukannya. Berbagai jabatan penting pernah beliau pegang diantara sebagai Ketua Board of Governors on International Monetary Reform and Related Issues, Wakil ketua Menteri-Menteri Keuangan Islam untuk Pembetukan Bank Pembangunan Islam, Wakil ketua dewan Gubernur Bank Pembangunan Islam, Guru Besar Fakultas Ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan RI dan Menteri Koordinator Bidang ekonomi, Keuangan, industry dan Pengawasan Pembangunan.

Pernah mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, karena berinisiatif menjadwalkan kembali beberapa proyek penting yang dibiayai kredik ekspor disaat banyak negara lain meminta penangguhan hutang. Usaha lain yang dilakukannya ialah melakukan penyederhanaan segala prosedur yang berlebihan dan perizinan yang berkepanjangan untuk mencegah peningkatan biaya ekonomi.

Penerima Bintang Mahaputera Adiprana Kelas II dari pemerintah RI dan Satyalencana Dwidja Sistha dari Menhankam RI pada tahun 1973 ini menikah dengan Renarsih dan dikaruniai empat anak. Penghargaan yang diterimanya dari luarnegeri di antaranya Grootkruis Leopold II dari Raja Belgia dan Ali Grootkruis in dew Oranye Nassau dari Ratu Yuliana, Belanda.

Sumber: Depertemen Keuangan Republik Indonesia “Album Rupiah Di Tengah Rentah Sejarah 45 Tahun ORI” Tahun 1991

Silakan kritik dan saran tuk melengkapi artikel ini.

Drs.Radius Prawiro

Kabinet Pembangunan IV (1983 s/d 1988)

Tokoh yang gemar fotografi dan berkebun ini,dilahirkan diyogyakarta,29 Juni 1928 dari keluarga seorang guru. Berhasil menamatkan pendidikannya di Nederlandche Economicsche Hogeschool, Universiteit Rotterdam dan dari Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia. Penjelajahannya di pemerintahan diawali ketika ia menjabat deputimentri pemeriksa keuangan negara dan deputi mentri urusan Bank sentral. Tahun 1966 Radius menjabat Gubernur Bank Indonesia. Tahun berikutnya ia bertugas sebagai Gubernur Dana Moneter Internasional sampai dengan tahun 1971, merangkap Wakil Gubernur Bank Pembangunan Asia untuk Indonesia. Masih di tahun yang sama, ia menduduki kursi Ketua Gubernur Bank Pembangunan Bank Dunia (IBRD). Tahun 1973, ia diangkat menjadi  Mentri Perdagangan sampai tahun 1983. Pada masa jabatannya, departemen yang dipegangnya diperluas dengan memasukkan koperasi ke dalam Departemen Perdagangan dan Radius Prawiro kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

Pada  kabinet pembangunan V ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Perindustrian dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin) menggantkan Ali Wardana.

     Sesaat setelah diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), sudah dihadapkan pda masalah issue devaluasi dan susutnya rupiah dari pasaran. Dalam masa jabatannya juga  APBN tahun 1986/1987 mengalami penurunan dari angka tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peristiwa yang pertama kalinya semenjak Pelita I. Komentar Radius saat itu, ’’Pemerintah akan mempertajam  prioritas pembangunan, juga penghematan baik untuk anggaran rutin maupun pembangunan. Kebijakan lain yang pernah diambilnya ialah devaluasi nilai rupiah terhadap mata uang lain pada tanggal  12 September 1986.

Ayah empat anak dari perkawinannya dengan Leonie Supit ini pernah memegang beberapa jabatan militer antara lain sebagai Sekretaris Badan Keamanan Rakyat (BKR), diperbantukan di bagian sandi pada markas Tertinggi Perhubungan Tentara RI (1947-1948); sebagai Ketua Seksi Kesejatraan Seksi II Batlyon 17 Tentara Pelajar dan sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta(1949-1951).

Sumber: Depertemen Keuangan Republik Indonesia “Album Rupiah Di Tengah Rentah Sejarah 45 Tahun ORI” Tahun 1991

Silakan kritik dan saran tuk melengkapi artikel ini.