Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989)

Kabinet Syahrir III (02-10-1946 s/d 26-06-1947)

Kabinet R I S (20-12-1949 s/d 06-09-1950)

Kabinet Natsir (06-09-1950 – 27-04-1951)

                Sjafruddin Prawiranegara adalah ‘presiden’ kedua dalam sejarah Indonesia. Keterlibatannya memimpin RepublikIndonesia di saat pemerintah di Yogyakarta jatuh pada agresi militer Belanda II tahun 1948 dikenang secara legendaries dalam sejarah Indonesia.

                Pendidikan putra asisten wedana di Banten ini dilandasi sekolah-sekolahsekular seperti ELS, Sekolah rendah untuk orang Eropa di Ngawi Jawa Timur. Setamat Mulo, putra Banten kelahiran 28 februari 1911 ini melanjutkan ke AMS bagian A di Bandung. Minatnya pada hukum dan kesusastraan mendorongnya untuk masuk Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta pada tahun 1924 dan lulus Master in de Rechten (Mr.) pada bulan September 1929. Setelah bekerja pada Perserikatan Perkumpulan-perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) dan redaktur Soera Timoer ia terjun di Kantor Inpeksi Pajak Depertemen Keuangan Kediri.

Sifat moderatnya tampak dalam pilihan organisasi kemahasiswaannya, Unitas Studioforum Indonesia (USI), yang tidak berpolitik praktis tapi tidak juga bergaya hura-hura.

                Sifat yang sama bertahun-tahun kemudian ia tunjukan dengan mendukung tindakan kerja sama dengan Belanda. Semata-mata untuk mengejar ketertingggalan dalam bidang pendidikan dan teknologi. Pemikirannya itu banyak dipengaruhi dosen-dosennya yang berpandangan politik etis yakni Prof. Logemann dan Prof. Baron van Asbek.

                Sifatnya berubah ketika ia menyadari Belanda tidak sungguh-sungguh ingin mendidik dan memberi kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk mengurus dan memerdekakan diri.

Karirnya di pemerintahan menanjak drastic ketika Perdana Menteri Sjahrir menemuinya dengan bersepeda dan bercelana pendek untuk menawarkan jabatan Menteri Keuangan. Tawaran itu dia tolak. Baru pada masa kabinet Sjahrir III ia menerima jabatan itu.

Kebijaksanaannya manajerialnya di Depertemen Keuangan adalah restrukturisasi organisasi menjadi serupa depertemen van Financien pada masa kolonial Belanda. Di samping itu Sjafruddin juga mencetus ide pembuatan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Tanggal 29-30 Oktober 1946 idenya direalisasikan ke seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Tapi bukan tanpa hambatan, sebab di saat hamper bersamaan pihak NICA juga mengeluarkan uang senjata ekonominya yaitu uang NICA. Menjelang Agresi Militer Belanda II ia menjabat Menteri Kemakmuran pada cabinet Hatta II.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Kalau saja Sjafruddin tidak berkunjung ke Sumatera akhir 1948, mugkin sejarah Indonesia akan lain jadinya. Kawat yang mengabarkan kejatuhan Yogyakarta ke tangan Belanda dan kesepakatan antar ‘founding fathers’ sebelum peristiwa itu, mendorongnya untuk mengambil inisiatifnya menjabat Ketua PDRI di Sumatera, karena pemerntah pusat tidak dapat menjalankan fungsinya. Bersama-sama Mr. Teunku Mohammad Hasan, dan Kolonel Hidayat masing-masing selaku Ketua Komisariat Pemerintah Pusat dan Panglima Teritorial Sumatera ia memproklamirkan PDRI tangggal 22 Desember 1948. Beberapa jam kemudia Belanda masuk kota Pakuyumbuh, dan mencari pusat pemerintahan darurat itu. Sjafruddin secara ‘mobil’ mengadakan hubungan dengan daerah lain bahkan ke seluruh dunia menyatakan pembetukan pemerintah darurat RI. Tindakan itu sekaligus menangkis pernyataan Belanda bahwa Republik Indonesia telah tamat bersamaan dengan penangkapan para pemimpinnya.

Informasi itu secara langsung atau tidak langsung memancing opini dunia yang mengeca tindak kekerasan Belanda dan menuntut ditaatinya kedaulatan dan di kembalikannya pemimpin Indonesia. Desakan internasional memaksa Belanda melakukan perundingan Roem Royen. Sjafruddin menyambut perundingan itu dengan kekuatiran karena menganggap adanya ketimpangan kondisi kedua pihak. Sebab pihak Indonesia yang di wakili oleh Mr. Mohammad Roem tidak ditunjuk dari pemimpin PDRI melainkan dari pemimpin Indonesia dalam tawanan. Karena itulah ia menolak hasil keputusan perundingan itu. Baru setelah Mohammad Hatta mengutus M. Natsir untuk menyampaikan hasil perjanjian itu, ia mau mengubah sikapnya.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

                Terdorong untuk meluruskan pemerintahan Presiden Soekarno yang di anggap telah menyimpang dari konstitusi, di samping alasan ketimpangan pembangunan daerah, dan keamanan pribadi, ia bersama Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir menyingkir ke Sumatera, kemudian bersama-sama tokoh-tokoh militer pembangkang seperti Letkol. Achmad Husein dan Kolonel Simbolon, mereka memproklamirkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang beribu kota di Bukit Tinggi. Program Gerakan PRRI yang di proklamasikan tanggal 15 februari 1958 ini adalah menghapuskan cabinet Djuanda dan Konsep ‘Demokrasi Terpimpin’ Presiden Soekarno.

Akibatnya, Presiden Soekarno memerintah penyelesaian secara militer dengan menyerang kota Padang, Bukit Tingggi dan Medan. Para pemimpin PRRI kemudian menyerahkan diri dengan harapan akan diberi amnesty abolisi yang di janjikan dalam Kepres No. 449 tahun 1961. Namun tak urung ia sempat di ahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) hingga munculnya pemerintah Orde Baru

Kegiatan Non Politik

                Selepas karir plitiknya, ia giat menjadi da’I, duduk dalam DDII (Dewan Dakhah Islamiyah Indonesia), dan banyak membuat tulisa bernafaskan islam. Hingga akhir hayatnya,15 februari 1989, Sjafruddin telah banyak memberikan sumbangan bagi Negara walaupun banyak di antara pikiran dan tindakannya tidak lazim bagi pemikiran awam dan zamannya

Julukan ‘gunting Sjafruddin’ melekat pada kebijaksanaan moneternya dalam memerangi inflasi. Seluruh uang pra-federal di atas f2,50 di potong dua dan dinilai separuhnya. Berbeda dengan kebijaksanaan moneternya kebijaksanaan fiskalnya kurang berhasil menutup deficit. Secara meyakinkan jumlah penerima rutin meningkat tapi anggaran belanja Negara ikut meningkat

Dalam jabatan yang sama dalam kabinet Mohammad Natsir, ia di hadang masalah pemogokn buruh pabrik, rendahnya produktifitas dan terbatasnya anggaran pemerintah.

                Ketika De Javasce Bank dilikuidai dan dinasionalis menjadi Bank Indonesia, Sjafruddin menggatikan Dr. A. Howink menjadi Gubernur Bank Indonesia. Semasa menduduki jabatan itu sikap moderat yang cenderung ke konservatif  ditunjukannya dengan menantang para pendukung nasionalis perusahaan-perusahaan Negara dari tangan Belanda. Padahal konfrontasi Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda tengah berlangsung. Sikap yang melawan arus itu di tuding oleh lawan-lawan politiknya, terutama PKI, sebagai sikap pro Belanda.

Sumber: Depertemen Keuangan Republik Indonesia “Album Rupiah Di Tengah Rentah Sejarah 45 Tahun ORI” Tahun 1991

Silakan kritik dan saran tuk melengkapi artikel ini.